Kamis, 31 Mei 2012

Barang Milik Daerah Yang Tidak Ekonomis



Apa yang harus dilakukan ketika aset tetap yang dimiliki sudah tidak ekonomis lagi, tapi bagaimana kita mengetahui aset yang kita miliki sudah tidak ekonomis, bagimana sih maksudnya tidak ekonomis itu, bukankah instansi pemerintah tidak mencari laba sehingga tidak perlu mempertimbangkan cost and benefitnya.
Aset tetap atau barang milik daerah merupakan aset berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan aset tetap selain tanah semestinya disusutkan.
Ketika aset pemerintah sudah sangat membebani anggaran dalam hal pemeliharaan, hendaknya diserahkan kembali dari pengguna barang ke
pengelola barang, untuk kemudian disimpan dan dikategorikan sebagai aset lain-lain dalam pembukuan, sehingga tidak perlu lagi ada biaya pemeliharaan dalam penganggaran berikutnya, untuk selanjutnya pengelola barang dapat melakukan penjualan atau pemusnahan aset –aset  yang sudah tidak ekonomis dan sudah tidak memiliki nilai buku lagi.
Dalam hal aset masih digunakan sesuai tupoksi tidak boleh dipindahtangankan, sedangkan jika barang tersebut sudah tidak digunakan lagi maka harus ada penyerahahan aset dari pengguna barang ke pengelola barang yang merupakan pengalihan tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan kewenangan, sama halnya ketika pengadaan aset tetap tersebut walaupun RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit) berada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah namun hasil pengadaan Aset tersebut harus diserahkan terlebih dahulu ke Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD dalam hal ini Kepala Daerah yang dilimpahkan ke Pengelola Barang Milik Daerah yaitu Sekertaris Daerah dengan dibantu oleh Pembantu Pengelola yaitu Biro/Bagian/ Bidang Aset sebagai SKPKD utuk dibuatkan SK penggunaan oleh siapa atau SKPD mana yang ditunjuk.
Demikian pula apabila jika aset tersebut sudah tidak digunakan atau sudah tidak ekonomis lagi  seharusnya diserahkan kembali ke pengelola, atau diusulkan untuk penghapusan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau ideal dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus atau karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
Adapun fisik barang/ aset tetap dapat disimpan di SKPD masing-masing namun pengelolaannya sudah menjadi tanggungjawab Pengelola dengan pertimbangan efesiensi kecuali pengelola memiliki gudang untuk penyimpanan aset-aset tetap yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak ekonomis lagi.

Penentuan harga dasar penjualan/ pelelangan

Menentukan nilai dasar penjualan/ pelelangan untuk beberapa jenis barang, metode penaksiran telah diatur peraturan terkait, sedangkan untuk yang belum diatur secara spesifik, dapat menggunakan jasa appraisal untuk menentukan harga dasar penjualan melalui pelelangan, toh menggunakan jasa appraisal ini bukan untuk kepentingan penilai aset yang akan di sajikan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau dapat pula dilakukan oleh tim penaksir atau meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk melakukan penaksiran dan proses pelelangan.
Bebarapa jenis barang telah diatur misalnya harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
1.    kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen ) dari harga umum / pasaran yang berlaku;
2.    kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran yang berlaku.
Sedangkan taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah :
1)    2 % setiap tahun untuk permanent;
2)    4 % setiap tahun untuk semi permanen; dan
3)    10 % setiap tahun untuk darurat;
Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 %.
Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia.

Proses penghapusan barang milik daerah

Penghapusan barang milik daerah tidak dapat langsung dihapuskan dalam daftar inventaris barang atau dalam pembukuan namun harus melalui beberapa tahapan antara lain:
Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.
Tugas Panitia Penghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.
Selanjutnya Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan.
Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.
Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah

Untuk menjawab pertanyaan kapan barang milik daerah dihapuskan beberapa hal harus di perhatikan antara lain: Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi) ;Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah ;Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah; sedangkan penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
a.    Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
b.    Alasan lain sesuai peratuan perundang-undangan.
 Jadi sebenarnya pertimbangan ekonomis barang milik daerah bukan hanya pertimbangan biaya dan keuntungan (cost and benefit) semata seperti halnya sebuah perusahaan yang (profit oriented) namun dengan tujuan yang lebih mulia yakni seberapa besar aset yag dimiliki pemerintah dapat menunjang pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga dalam kondisi nilai buku yang semakin susut dapat dikatakan terjadi penurunan kemampuan pelayanan, sehingga atas dasar itulah pengelola melakukan rencana pengadaan atau pemeliharaan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Warung kopi pemda
--------by. Sobat Sulapa’Appa


0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Skull Belt Buckles