Kamis, 31 Mei 2012

Kegiatan Lanjutan: Masalah dan Solusi

Ada diskusi yang menarik nih….Yup, mengenai kegiatan lanjutan yang sering menimbulkan masalah pada pemerintah daerah…Kita mulai saja ya….
PermendagriNomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 telah memberikan terobosan penting dalam praktek pengelolaan keuangan daerah. Terobosan penting itu adalah dimungkinkan disahkannya kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL SKPD) tahun anggaran berikutnya. DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dengan jaminan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
Untuk mengesahkan kembali DPA SKPD menjadi DPAL SKPD, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Jumlah anggaran dalam DPAL SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. sisa DPA SKPD yang belum diterbitkan SPDdan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c.  SP2D yang belum diuangkan.
Dalam prakteknya, banyak pemerintah daerah yang salah dalam menerapkan DPAL ini. Jumlah anggaran dalam DPAL dianggap sebagai sisa anggaran kegiatan yang tidak berjalan pada tahun anggaran sebelumnya, atau sisa anggaran kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang sudah selesai, atau sisa anggaran kegiatan yang belum terbit SPD-nya dan/atau belum diterbitkan SP2D-nya atau SP2Dnya belum diuangkan namun tidak memenuhi kondisi kahar atau force major.
Apa kriteria kegiatan/pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL? Pertama, pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan, dan kedua, keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian para pihak (pengguna anggaran/barang atau penyedia barang/jasa), namun karena akibat dari force major atau kondisi kahar.
Apa yang dimaksud dengan kondisi kahar? Dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010, pasal 91, kondisi kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak (baik pengguna anggaran/barang  dan/atau penyedia barang/jasa) dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Termasuk yang dapat digolongkan sebagai kondisi kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait. Tidak termasuk kondisi kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak tersebut.
Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dalam hal terjadi kondisi kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya kondisi kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kondisi kahar yang dikeluarkan dengan menyertakan salinan pernyataan kondisi kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya kondisi kahar tidak dikenakan sanksi, kecuali melampui batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender yang telah ditentukan.
Setelah terjadinya kondisi kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak, yaitu melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat kondisi kahar. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. Dalam hal ini PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. Selanjutnya perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.
Dari pemahaman dua ketentuan di atas, lantas bagaimana dengan kegiatan/pekerjaan yang masa berakhirnya kontrak hampir bersamaan dengan berakhirnya tahun anggaran dan mengalami kondisi kahar tepat beberapa hari sebelum berakhirnya kontrak? Secara rinci hal tersebut memunculkan beberapa permasalahan berikut ini yang perlu dicari solusinya:
  1. Apakah DPAL dapat disahkan oleh PPKD mengingat ketentuan penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan oleh Kepala SKPD kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan?
  2. Bagaimana jika SILPA tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan lanjutan?
  3. Apakah kegiatan lanjutan tetap masuk agenda pembahasan APBD Murni atau dibahas nanti pada saat APBD Perubahan?
  4. Apakah dengan disahkannya DPAL cukup menjadi dasar bagi penyedia barang/jasa untuk tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa harus menunggu ditetapkannya APBD murni tahun berikutnya? Apa yang akan dilakukan dengan kontraknya? Apakah perpanjangan waktu kontrak dapat dibenarkan?
  5. Jika perpanjangan kontrak tidak dibenarkan, dalam arti harus diputus kontraknya dan penyedia barang/jasa dibayar sesuai prestasi pekerjaannya, apakah dapat dilakukan penunjukkan langsung kepada penyedia barang/jasa yang sama?
Seandainya kami tidak perlu menjawab permasalahan di atas……Tapi kami ingin membawa Anda, pada disksui mendalam, dimana jawabannya tidak harus benar sesuai ketentuan. Coba komentari andai-andai kami di bawah ini.
Tidak bisakah pemerintah daerah mengambil kebijakan bahwa seluruh kontrak sebaiknya berakhir paling lambat pada tanggal 30 November? Kalau mau ditambah lagi, tidak bisakah pemerintah daerah menetapkan suatu kebijakan bahwa  APBD Perubahan (APBD-P) tidak memperkenankan adanya kegiatan-kegiatan fisik yang tidak mungkin diselesaikan selama sisa waktu mulai diketoknya APBD-P hingga akhir tahun? Jika bisa dilakukan, maka setidaknya beberapa permasalahan di atas dapat dijawab dengan mudah.
Jika jangka waktu kontrak-kontrak harus berakhir paling lambat bulan November, maka masih ada waktu bagi pelaksana pekerjaan atau penyedia barang dan jasa untuk-sehubungan dengan kondisi kahar yang dialami-menyampaikan/ memberitahukan tentang terjadinya kondisi kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender. Berdasarkan laporan Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala SKPD masih memiliki waktu untuk menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik/non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan, sebagai dasar PPKD mengesahkan kembali DPA SKPD menjadi DPAL SKPD. Sederhana kan?
Dengan demikian, pada pertengahan bulan Desember tahun berjalan, PPKD telah memiliki data kegiatan-kegiatan lanjutan. Lantas, apakah data kegiatan-kegiatan lanjutan yang telah disahkan kembali DPA-nya menjadi DPAL harus diberitahukan kepada DPRD? Apakah kemudian waktu penetapan APBD Murni tahun anggaran berikutnya menjadi tertunda karena harus hitung-hitungan lagi dan mengatur ulang mana belanja kegiatan yang harus didrop dan mana yang ditunda atau tetap dipertahankan? Atau justru pendapatan harus digenjot lebih besar lagi? Atau mungkin harus ditempuh langkah meminjam kepada perbankan?
Idealnya memang begitu… Mengapa? Karena DPRD perlu mengetahui bahwa estimasi angka SILPA (karena angka SILPA yang pasti harus menunggu hasil audit BPK) tidak bisa digunakan sebagian atau seluruhnya karena telah dijaminkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lanjutan (SILPA yang dibatasi penggunaannya). Bukan saja diberitahukan, tetapi juga dibahas dan dimasukkan dalam APBD Murni tahun anggaran berikutnya, serta tidak perlu menunggu dibahas dan dimasukkan dalam APBD-Perubahan tahun anggaran berikutnya. Konsekuensinya, Pemerintah Daerah dan DPRD harus menata ulang pendapatan, belanja, dan pembiayaannya. Penetapan APBD menjadi terlambat donk?! Bisa ya, bisa tidak, tetapi kemungkinan terlambat akan besar.
Bagaimana jika SILPA tidak mencukupi untuk menjamin pembiayaan kegiatan lanjutan? Menurut kami, jika manajemen kas dilakukan secara baik oleh PPKD selaku BUD, kejadian tersebut tidak akan terjadi. Okelah, kalaupun memang tidak mencukupi, maka menurut kami, kegiatan-kegiatan lanjutan tersebut harus tetap dianggarkan kembali dalam APBD Murni tahun anggaran berikutnya. Alasanya, pertama, agar output dari kegiatan tersebut segera tercapai. Menunda-nunda pekerjaan kegiatan lanjutan berisiko terbengkalai sehingga berdampak pada kerugian yang lebih besar (baca: proyek mangkrak). Alasan kedua, dengan dijaminnya kegiatan lanjutan akan dianggarkannya kembali pada APBD Murni (dan setelah itu disahkan DPAL-nya), pelaksana pekerjaan atau penyedia barang dan jasa dapat melanjutkan pekerjaannya tanpa harus menunggu APBD Murni diketok palu. Tentu saja, secara teknis pelaksanaan pekerjaan tetap menunggu kondisi kahar berakhir sesuai informasi dari pejabat yang berwenang. Masih ingat bukan, bahwa sesuatu kegiatan dapat di-DPAL-kan apabila mengalami kondisi kahar. Dan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kondisi kahar tersebut, pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa tidak dikenakan sanksi.
Selain itu, karena tidak ada yang dilanggar oleh pelaksana pekerjaan atau penyedia barang dan jasa, maka tidak ada istilah pemutusan kontrak.  Justru para pihak (PPK dan pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa) dapat melakukan perubahan waktu kontrak atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat kondisi kahar. Oleh karenanya, pelaksana pekerjaan atau penyedia barang dan jasa dapat melanjutkan pekerjaan setelah berakhirnya kondisi kahar.
Apakah ini berarti kontrak tahun jamak? Jika menilik definisi kontrak tahun jamak sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dapat dikatakan seperti itu. Dalam kontek pemerintah daerah, kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban APBD, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
Apakah Anda setuju?
Salam
Warkop Pemda
------ Sobat Sulapa’Appa


0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Skull Belt Buckles