Rabu, 30 Mei 2012

Mulai Tahun ini PNS Harus Miliki SKBT




Mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Sinjai akan segera memberlakukan surat keterangan bebas temuan (SKBT) bagi PNS yang bermohon kenaikan pangkat. Keputusan ini terkait temuan kerugian negara yang tidak pernah habis setiap tahunnya. Untuk itu salah satu aturannya, dengan menolak permohonan kenaikan pangkat jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat Pemkab memiliki temuan merugikan keuangan negara. Bahkan setiap PNS harus memiliki Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) sebelum Baperjakat memberikan persetujuan kenaikan pangkatnya.


Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Tindak Lanjut Pemkab Sinjai, Lukman Dahlan. Kebijakan ini kata dia baru diberlakukan tahun ini. “Tujuannya, untuk memberikan tekanan kepada pihak manapun yang ditemukan memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam menindaklanjuti setiap temuan BPK. Meskipun selama ini, tim tindak lanjut sudah terlihat hasilnya, namun, menurut dia masih perlu penegasan lagi agar realisasi tindak lanjut bisa lebih baik lagi. Makanya, permohonan lain seperti pindah tugas atau kenaikan eselon tidak akan disetujui sebelum mengantongi SKBT ini,” ungkap Lukman belum lama ini.

Lukman menegaskan bahwa konsep suratnya sudah disiapkan dan akan mulai dijalankan dalam waktu dekat ini. Langkah ini, kata dia, diyakini akan mampu mendongkrak realisasi pengembalian kerugian negara sampai 100 persen. Inventarisasi pihak yang diwajibkan mengembalikan kerugian negara sudah dilakukan dan segera akan diberikan penjelasan tentang kewajiban memiliki SKBT ini. Bahkan ini, akan disosialisasikan kepada semua PNS agar mengetahui bahwa kenaikan pangkat dan sebagainya tidak akan didapatkan jika masih tersangkut dengan temuan BPK.

Soal temuan BPK yang saat ini digenjot tim tindak lanjut kata Lukman adalah memaksimalkan pengembalian kerugian negara senilai Rp 568 juta pada pos perjalanan dinas 2010 lalu. Hanya saja, realisasi pengembalian menurut dia cukup membanggakan. Pasalnya, dari jumlah kerugian tersebut setidaknya realisasi pengembalian ke kas daerah sudah mencapai 90 persen atau sekira Rp 511,2 juta. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa bukan berarti sisanya kemudian tidak mendapat perhatian untuk diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan ini. "Itu karena kita sangat serius," ucapnya.

Kendati demikian, Lukman juga memberikan penegasan bahwa rekomendasi BPK itu tidak harus dilihat dari terealiasasi seberapa besar yang dikembalikan. Namun, kata dia, yang paling penting adalah adanya langkah yang dilakukan tim tindaklanjut terkait temuan tersebut. Jangka waktu tindaklanjut 60 hari terhitung sejak temuan itu dirilis pun pengertiannya adalah adanya langkah atau format tindaklanjutnya. Pasalnya, dia juga mengakui tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak bisa dikembalikan semua. "Misalnya yang sudah pindah dan sebagainya. Itu kan menyulitkan," tambahnya. (tim)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Skull Belt Buckles