Rabu, 30 Mei 2012

PEMKAB SINJAI TARGET WTP 2013

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Sekretaris tim tindaklanjut daerah, Lukman Dahlan menegaskan optimis mampu mencapai level opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2013 mendatang. Hal ini, didasarkan pada rendahnya nilai indikasi temuan BPK di daerah ini. Bahkan Lukman mengklaim indikasi temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut cenderung hanya bersifat kelalaian dan kesalahan administrasi semata. Itu pun semua yang diminta dikembalikan dia jamin sudah ditindaklanjuti.
Lukman mengatakan bahwa saat ini tim tindak lanjut Pemkab Sinjai sedang
mengikuti pemutakhiran data temua dan tindaklanjut sesuai temuan di daerah dengan apa yang didapatkan pihak Inspektorat Provinsi. Dengan pencocokan temuan pada 2010, Lukman mengatakan untuk Sinjai dijamin aman karena tidak ada sama sekali temuan yang bisa berdampak pada kerugian negara. Bahkan dari semua kabupaten/kota yang membawa datanya ke Bulukumba sebagai tempat dipusatkannya pemutakhiran data adalah daerah dengan jumlah paling sedikit. "Saya tidak perlu sebutkan berapa temuan kami. Yang jelas tidak seberapa. Dan itu pun bukan masalah," katanya.
Lebih lanjut Lukman juga menegaskan bahwa khusus tahun ini Pemkab Sinjai menerapkan pola yang sangat hati-hati dalam penggunaan anggaran daerah. Semua rekomendasi BPK untuk menghindari temuan sudah dilakukan semua. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga peluang mendapatkan opini WTP. Dengan demikianm saat pemeriksaan BPK tahun mendatang tidak ada lagi masalah yang cukup signifikan pada APBD 2012 ini. Langkah tersebut sudah dilakukan dengan mengidentifikasi semua potensi dan mengetahui secara pasti regulasi pengelolaan anggaran. "Kita target 2013 WTP," harapnya.

Harapan Lukman ini sejalan dengan pernyataan Kepala Inspektorat Provinsi, Azikin Sholthan. Azikin usai membuka acara pemutakhiran data yang dipusatkan di Bulukumba, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mencapai WTP secepatnya. Ini juga kata dia tidak terlepas dari harapan Pemerintah Pusat yang meminta agar minimal 40 persen daerah mendapatkan opini WTP tahun ini. Jika Pemprov kata dia, bisa mencapai WTP, maka menurutnya, hal ini bukan yang tidak mungkin dilakukan setiap daerah di Sulsel.
Azikin Sholthan yang juga mantan Plt Bupati Bulukumba 2010 lalu mengatakan bahwa faktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci pengelolaan anggaran daerah dengan baik. Pasalnya, dari sejumlah temuan yang ada, Azikin menegaskan bahwa rata-rata terjadi karena kelalaian akibat tidak tahu mengelola anggaran yang bisa aman dari temuan BPK. Dengan demikian, dia pun mengakui bahwa sosialisasi dan pemberikan pemahaman secara rutin perlu dilakukan. Selain itu, faktor kepatuhan pada regulasi keuangan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. "Karena temuan itu muncul karena tidak patuh," tegasnya.

(rdb/tim)----Sobat Sulapa'Appa

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Skull Belt Buckles