Selasa, 29 Mei 2012

PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH


“Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral pada tindakan & kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan & seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif & efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

PeraturanPemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mendefinisikan Sistem  Pengendalian Intern sebagai “proses  yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
Lebih lanjut yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dari definisi diatas dapat dijabarkan pengertian SPIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sinjai adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Perhubungan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Inspektorat Kab. Sinjai
Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya para pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintahnomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Unsur Sistem Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:
1.   Lingkungan pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan  mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2.   Penilaian risiko
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3.   Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4.    Informasi dan
Komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5.   Pemantauan
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
Lebih lanjut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengamanatkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern perlu dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pimpinan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing - masing, sehingga untuk memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemeritah perlu dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah yang dimaksud terdiri atas BPKP,  Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.
secara fungsional pelaksanaan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi :
1.   AUDIT, yang dimaksud dengan “audit” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, yang terdiri atas :Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
1)    Audit dengan tujuan tertentu  mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terdiri atas :
1)  Pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa dilaksanakan pada seluruh Satuan Kerja Sementara yang sumber pendanaannya dari APBD dan APBN
2)  Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3)  Pelaksanaan Audit Investigasi dilaksanakan atas perintah/instruksi pimpinan berdasarkan : Pengaduan masyarakat atau kebijakan; Instruksi Menteri ;atau Atas usulan dari para  Inspektur / Sekretaris Inspektorat
4)  Pelaksanaan Audit Khusus dilaksanakan atas perintah / instruksi pimpinan berdasarkan : Pengaduan masyarakat atau kebijakan; Instruksi Menteri;atau Atas usulan dari para  Inspektur / Sekretaris Inspektorat

Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Lainnya dilaksanakan menurut skala prioritas sesuai kebijakan.Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 51 bahwa Pelaksanaan audit intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor yang dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Dalam rangka pembinaan dan pembelajaran,
Dalam rangka menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan untuk menjaga mutu hasil audit perlu disusun standar audit yaitu kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah.Untuk menjaga mutu hasil audit aparat
pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Yang dimaksud dengan “telaahan sejawat” adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Selama pedoman telaahan sejawat belum ada, telaahan sejawat dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
2.   REVIEW, yang dimaksud dengan “review” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah wajib melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.   EVALUASI, yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4.   PEMANTAUAN, yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sebagai Kesimpulan bahwa Pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Pimpinan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masingmasing, sehingga untuk memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemeritah perlu dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

By. Ochep. Sulapa’Appa

2 komentar:

ochep ochep sulapaappa mengatakan...

Alhamdulillah

Anonim mengatakan...

mantap

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Skull Belt Buckles