Selasa, 29 Mei 2012

Silakan Saja PPK Tidak Bersertifikat

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi kebutuhan, akuisisi, kontrak dan disposal. Tidak berbeda dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan ruang lingkupnya sejak persiapan, pemilihan penyedia, kontrak dan serah terima/hand over. Meski sebenarnya posisi hand over tidak bisa disepadankan dengan disposal. Disposal tidak hanya soal serah terima tapi juga manajemen aset. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi perbaikan regulasi kedepan. Dalam ruang lingkup diatas para pihak yang terlibat adalah end user/user, purchaser/engineer, supplier/contractor. Dalam
konteks P54/2010 para pihak yang disebutkan mempunyai korelasi sebagai berikut; Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai user/end user. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja)/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai entitas purchaser/engineer dan penyedia sebagai supplier/contractor. Triangle user, purchaser dan supplier inilah yang menentukan proses pengadaan sebenarnya. Sehingga adalah sangat naif kalau ada pihak yang menyebutkan proses pengadaan hanya soal bagaimana memilih penyedia saja. Pemahaman ini adalah pemahaman simplikasi tentang purchase, yaitu hanya soal pembelian saja. Kalau begini pemahamannya memang tidak perlulah sebuah sertifikasi atau kompetensi dasar. Karena siapapun yang tahu uang pasti tahu cara berdagang dan mencari untung. Proses pengadaan barang/jasa bukan hanya soal untung dan rugi, tapi berbicara tentang efisiensi dan efektifitas pencapaian manfaat. Apalagi pengadaan barang/jasa pemerintah menyangkut hajat hidup masyarakat, tentu tidak sederhana. Sedikit saja kesalahan dalam proses pengadaan publik dampaknya akan dirasakan secara luas dalam waktu yang relatif lama. Posisi PPK menjadi sangat vital. PPK berfungsi sebagai jembatan antara PA/KPA dan Penyedia. PA/KPA membebankan pencapaian kebutuhannya (need) kepada PPK. PPK bertugas diawal hingga akhir proses. Sedangkan Pokja/pejabat pengadaan bertugas melakukan proses pemilihan penyedia saja. Posisi PPK menjadi kunci diawal dan diakhir proses pengadaan. Tahap awal, PPK harus memastikan bahwa barang/jasa yang diminta oleh PA/KPA adalah benar-benar barang/jasa yang dibutuhkan oleh PA/KPA, dalam rangka memenuhi sasaran kegiatan. Penting bagi PPK melakukan proses identifikasi kebutuhan yang ujungnya menghasilkan spesifikasi. Menyusun spesifikasi dalam siklus pengadaan harus mempertimbangkan nilai tambah (add value) yang bisa didapatkan dalam konsep total cost of ownership (TCOO). Ada 4 area nilai tambah yang harus dipertimbangkan yaitu terkait sourcing, inventory, contracting dan price and cost analysis. Pada intinya pencapaian value for money harus dipertimbangkan sejak awal oleh PPK selaku manajer pengadaan. Menyusun spesifikasi bukanlah pekerjaan yang singkat, sehingga menjadi urgent saat ini segera membangun database standar spesifikasi yang memudahkan PPK untuk menyusun spesifikasi. Seperti kata pepatah bersakit dahulu senang kemudian. Spesifikasi menentukan kualitas dari tahapan selanjutnya. Spesifikasi menjadi dasar menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Perpaduan spesifikasi dan HPS kemudian menjadi landasan menyusun rancangan kontrak yang nantinya akan ditetapkan Pokja/Pejabat dalam dokumen pengadaan. Dalam proses pemilihan penyedia PPK menyerahkan sepenuhnya kepada pokja/pejabat pengadaan. Essensinya adalah PPK hanya berkepentingan dengan tersedianya barang/jasa yang dapat memuaskan kebutuhan user/end user. Persoalan siapa penyedianya adalah wilayah profesional pokja/pejabat pengadaan. Meski PPK berhak berkeberatan dengan penetapan penyedia keputusan akhir berada pada PA/KPA selaku user/end user. Begitu penyedia telah tetapkan dan kontrak telah ditandatangani maka PPK mengambil peranan penting sebagai dalam pelaksanaan kontrak. Sekali lagi misi dari PPK adalah memenuhi need user/end user. Maka wajar jika tugas PPK tidak lantas selesai hanya pada proses penandatangan kontrak, tapi juga mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diatur dalam dokumen kontrak. Secara singkat apabila spesifikasi telah mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan resiko tidak tercapainya kebutuhan dengan jelas, maka pengendalian pelaksanaan kontrak akan menjadi lebih mudah. Manajemen pengendalian kontrak sendiri memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup dalam memahami peraturan tidak hanya P54/2010 tapi juga peraturan-peraturan lain. Selain itu PPK juga harus memiliki kemampuan manajerial yang cukup dalam mengambil keputusan. Kondisi unforseen dan unforseable harus dapat di forecast/diperkirakan dengan baik sehingga dapat dideteksi dan ditanggulangi agar pencapaian need tidak terganggu. Inilah yang membuat secara praktek pengendalian kontrak sangat dinamis dan variatif. Dari gambaran diatas sangat tidak beralasan mendiskreditkan bahwa peranan PPK tidak lebih penting dari Pokja/Pejabat Pengadaan, sehingga tidak diperlukan standar kompetensi yang cukup memadai. Desakan dihapusnya pasal 127 yang mewajibkan PPK memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak awal tahun 2012 tentu menjadi sangat tidak beralasan. Komponen PPK wajib dibekali dengan skill yang memadai agar memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya. Begitu standar sertifikasi dihapuskan maka dorongan peningkatan profesionalisme PPK akan kembali jatuh ketitik nadir. Soal dampak dari rendahnya skill PPK sepertinya tidak perlu dilakukan penelitian. Banyaknya permasalahan penyelesaian pekerjaan selama ini cukup sebagai buktinya. Meniadakan syarat kompetensi dasar sebagai PPK bukanlah jalan yang tepat untuk mempercepat penyerapan anggaran. Mereka yang menjadi PPK harus dilindungi dengan skill, pengetahuan dan kewenangan yang cukup dalam menjalankan tugas pengadaan. Ini kalau kita mau setiap rupiah yang dikumpulkan dari uang rakyat dan kemudian dianggarkan dalam APBN/D, memiliki nilai manfaat optimal. Kalau itu bukan tujuannya silakan saja PPK tidak bersertifikat.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Skull Belt Buckles